Jusuf Kalla di GBI Medan Plaza

GBI Rayon IV khususnya dan warga gereja Kota Medan umumnya sungguh merasa bangga dengan kehadiran Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 di GBI Medan Plaza. Ada apa gerangan kehadiran pria yang dijuluki "JK-Jalan Keluar" oleh Bapak Pdt. Richard Daulay ini? Beliau hadir dalam mengisi acara "Seminar 4 Pilar Kebangsaan dalam Kerangka NKRI" yang diadakan oleh GBI Rayon IV pada tanggal 25 Maret 2013 bertempat di GBI Iskandar Muda, Medan Plaza lantai 6 yang dimulai pukul 18:30 WIB.

Saya pribadi suprise dengan kehadiran beliau. Sebagai seorang muslim, saya merasa beliau tidak akan mau masuk ke dalam gereja. Ternyata beliau menyampaikan, sewaktu menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulawesi Selatan, beliau menggelar rapat bergantian antar rumah ibadah. Kali ini di mesjid, kali selanjutnya di gereja, begitu selanjutnya.

Dalam seminar ini, sebenarnya tidak dibahas mendalam mengenai isi 4 pilar kebangsaan. Agar diketahui, 4 pilar kebangsaan itu adalah: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata beliau, sampai kapan pun 3 pilar itu akan tetap yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hanya pilar UUD 1945 yang berubah karena mengalami amandemen. Beliau dalam ceramahnya lebih menekankan bagaimana melaksanakan 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menjalankan isi dasar negara kita, Pancasila.

Acara ini dihadiri oleh ribuan jemaat yang membuat penuh seluruh bangku gereja. Selain Pdt. Dr. Richard Daulay, yang pernah menjabat Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), turut juga beserta JK yaitu Drs. Fahmi Idris (terakhir menjabat Menteri Perindustrian 2005-2009), seorang Ketua Nadhatul Ulama (maaf, namanya saya tidak ingat), dan Rahmat Syah (Anggota DPD RI dari Sumut 2009-2014).

Beberapa hal yang dapat saya rangkum dari ceramah Bapak Jusuf Kalla dan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan jemaat:

1. 15 konflik yang pernah terjadi di Indonesia dikarenakan ketidakadilan. "Tidak melaksanakan asas keadilan, menjadi sumber konflik. Kalau ada konflik, laksanakanlah Pancasila!" ujar JK. Dia mengatakan, ada pihak-pihak yang merasa keadilan tidak dijalankan, terutama mengenai asas pemerataan dalam pandangan agama. Padahal, Indonesia sudah berupaya membuat keadilan dan pemerataan, memberi hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Dicontohkannya, Indonesia memberikan hari besar kepada seluruh agama. Mengenai munculnya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, janganlah dilihat dari konflik di satu tempat semata. Menurut JK, penolakan dalam membangun rumah ibadah terjadi untuk semua agama di tempat berbeda. Patut dilihat bahwa perkembangan gereja jauh lebih pesat dibandingkan masjid di Indonesia. "Sekarang ada 60.000 gereja di Indonesia. Perkembangannya 130% selama 20 tahun terakhir. Sedangkan masjid di Indonesia hanya tumbuh 63%," ujarnya.
2. Mengenai adanya masjid di kantor-kantor, JK mengatakan itulah bentuk toleransi. Minggu adalah hari libur di Indonesia yang merupakan hari beribadah untuk umat Kristiani sedang Jumat yang merupakan hari ibadah untuk umat Muslim bukan merupakan hari libur. Sehingga untuk mempermudah menjalankan ibadahnya, maka perlulah dibangun masjid di kantor-kantor. Lagipula panggilan untuk shalat Jumat itu sudah tetap jamnya dan hanya sekali dalam seminggu sedang untuk umat Kristiani dalam ibadah Minggu bisa dilaksanakan sampai dengan 5 sesi.
3. Mengenai sulitnya mendapat izin membangun gereja padahal pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, JK mengatakan bahwa negara tidak bisa mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi negara memiliki hak untuk mengatur tempat ibadah. Hubungan pribadi manusia dengan Tuhan adalah hak asasi manusia tetapi izin membangun tempat ibadah adalah hak kepala daerah. Izin membangun mesjid pun sulit didapat di Manokwari dan Kupang, JK mencontohnya.
4. Mengenai diskriminasi terhadap kader Kristiani dalam organisasi, JK mengatakan dalam pentas demokrasi, mayoritas akan mengalahkan minoritas. Amerika Serikat saja perlu 200 tahun setelah merdeka baru bisa dipimpin oleh seorang Katolik dan setelah 250 tahun baru bisa dipimpin oleh seorang kulit hitam. Bukan hanya itu saja, Indonesia selama merdeka, tetap dipimpin oleh suku Jawa. Namun suatu saat bisa berubah.

Beberapa foto yang berhasil saya abadikan dari bangku belakang:

 

Pdt. Richary Daulay membuka seminar sekaligus menjadi moderator. Tampak di belakangnya Bpk. Rahmat Syah, DPD RI dari Sumut.

Bpk. Jusuf Kalla sedang memberikan ceramahnya.

Bpk. Fahmi Idris yang ikut dalam rombongan.

Untuk berita ini bisa juga dibaca di Medan Bisnis online di sini.